Get Adobe Flash player
Rekonsiliasi Triwulan I 2014 paling lambat tanggal 5 Juni 2014!

postheadericon Prosedur dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Modul Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

A. Komponen Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah untuk masing-masing entitas pelaporan dan entitas akuntansi setidak-tidaknya terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas (LAK); dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Khusus untuk Laporan Arus Kas hanya dihasilkan dan disusun oleh entitas pelaporan yang menjalankan fungsi perbendaharaan. Laporan arus kas tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi hanya merupakan laporan yang disusun oleh BUN/BUD. Dari uraian tersebut yang termasuk dalam Laporan keuangan konsolidasian adalah:

 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas (LAK);
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. Prosedur Konsolidasi

Konsolidasian yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada instansi pemerintah pusat/daerah berbeda dengan konsolidasian yang dilakukan oleh perusahaan swasta, karena konsoliasian pada instansi pemerintah bukan merupakan konsolidasi antara induk dan cabang. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

1. Penggabungan ditingkat Kementerian Negara/Lembaga

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

1. Satuan kerja

Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaran akuntansi bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada entitas pelaporan. Penyelenggaran akuntansi mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Wilayah

Wilayah selaku unit vertikal di Propinsi melakukan penggabungan laporan keuangan yang berasal dari satuan kerja (entitas akuntansi) yang ada dibawah tanggungjawab wilayah yang bersangkutan. Kantor wilayah dalam tatanan Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlakukan sebagai entitas akuntansi untuk melakukan penggabungan di tingkat wilayah yang berkewajiban menyampaikan laporan keuangan ke unit vertikal diatasnya. Penggabungan dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun yang sama antar entitas akuntansi.

3. Eselon I

Eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal selaku unit vertikal Kementerian Negara/lembaga melakukan penggabungan laporan keuangan yang berasal dari wilayah-wilayah (selaku entitas akuntansi) yang ada di bawah tanggungjawab Eselon I yang bersangkutan. Eselon I dalam tatanan Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlakukan sebagai entitas akuntansi untuk melakukan penggabungan laporan keuangan ditingkat Eselon I yang selanjutnya disampaikan ke Kementerian Negara/lembaga yang membawahinya. Penggabungan dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun yang sama antar entitas akuntansi pada tingkat wilayah.

4. Kementerian Negara/Lembaga

Kementerian Negara/lembaga sebagai entitas pelaporan melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari entitas akuntansi yang ada di bawah tanggungjawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Kementerian Negara/lembaga akan menyampaikan laporan keuangan gabungan ke Menteri Keuangan untuk dilakukan proses konsolidasian ditingkat pemerintah pusat. Disamping itu kementerian negara/lembaga berkewajiban menyampaikan laporan keuangan konsolidasian ke BPK untuk diaudit.

2. Laporan Keuangan ditingkat Bendahara Umum Negara (BUN)

Menteri Keuangan selaku BUN menyusun Laporan Keuangan menyangkut realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berpengaruh terhadap kas. Laporan keuangan yang di hasilkan oleh BUN berupa Laporan Arus Kas dan Neraca. Laporan ini akan digabungkan dengan laporan kementerian negara/lembaga. BUN dalam tatanan Sistem Akuntansi Pemerintah adalah entitas pelaporan yang berkewajiban melakukan penggabungan laporan keuangan yang berasal dari Kuasa Bendahara Umum Negara. Laporan tersebut akan disampaikan ke Menteri Keuangan untuk dilakukan proses penggabungan ditingkat pemerintah pusat.


3. Konsolidasi ditingkat LKPP

Menteri Keuangan selain sebagai BUN juga berfungsi sebagai penyusun Laporan Keuangan Konsolidasian untuk disampaikan ke Presiden. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian dilakukan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan gabungan yang berasal dari masing-masing Entitas Pelaporan di tambah dengan laporan keuangan yang berasal dari Entitas Pelaporan yang menjalankan fungsi Perbendaharaan. Menteri Keuangan selaku entitas pelaporan akan menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian ke Presiden untuk diteruskan ke BPK dan DPR. Laporan Keuangan Konsolidasian yang disusun pada tingkat Pemerintah Pusat sudah termasuk laporan keuangan BLU.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) digabungkan pada kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/ lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya.

(b) Neraca BLU digabungkan kepada neraca kementerian negara/ lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya.

Dengan kata lain bahwa laporan keuangan BLU merupakan laporan keuangan yang sudah tergabungkan didalam laporan keuangan kosolidasian Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang membawahi BLU dimaksud. Disamping BLU Pemerintah Pusat/Daerah juga memiliki Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dimana laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah. Laporan Keuangan BUMN/BUMD hanya dilampirkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasin Pemerintah Pusat dan Daerah.

C. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya”. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pemerintah pusat/daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari gabungan semua laporan entitas pelaporan kepada lembaga legislatif. Laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun sesuai dengan periode pelaporan masing-masing entitas pelaporan Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dirinci menurut organisasi, fungsi, subfungsi, program dan jenis belanja sehingga dapat diperbandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan secara komparatif sehingga dapat dilakukan analisis trend perubahan kenaikan dan penurunan penggunaan anggaran.

Disamping itu dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian harus diikuti dengan proses eliminasi akun-akun yang saling timbal balik atau saling menghapus (resiprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain sisa Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Perkiraan ini harus dieliminasi dengan perkiraan yang sama di entitas pelaporan yang menyelengggarakan fungsi perbendaharaan.

[Sumber: Modul TOT PSAP 11]

Terakhir Diupdate (Kamis, 28 Juli 2011 08:58)

 

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS