Get Adobe Flash player
Rekonsiliasi Triwulan I 2014 paling lambat tanggal 20 Mei 2014, surat rekonsiliasi dapat diunduh disini!

postheadericon Monev Semester II

I. Data Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran

Sampai dengan akhir triwulan II Tahun Anggaran 2011 pagu anggaran pada satker-satker lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar Rp. 4.028,94, telah direalisasikan sebesar Rp. 1.129.191,96 juta atau 28,03 % dari pagu yang tersebar pada 37 Kementerian Negara/Lembaga. Dari total Kementerian Negara tersebut, masih terdapat 8 Kementerian Negara/Lembaga penyerapannya masih dibawah rata-rata nasional, yakni :

  1. Kementerian Dalam Negeri (010), khususnya pada penyerapan Belanja Modal yang sama sekali belum terserap (0%), serta penyerapan Belanja Bantuan Sosial yang baru mencapai 0,12 %;
  2. Kementerian Pendidikan Nasional (023), dengan penyerapan Belanja Modal baru mencapai 1,13 % dan Belanja Bantuan Sosial 2,5 %;
  3. Kementerian Kesehatan (024), khususnya penyerapan Belanja Modal yang masih 0 %;
  4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (026), penyerapan Belanja Modal 0 %;
  5. Kementerian Sosial, penyerapan Belanja Modal 0 %;
  6. Kementerian Kehutanan (029), dengan penyerapan Belanja Modal masih 0 %;
  7. Kementerian Kelautan dan Perikanan (032), yaitu penyerapan Belanja Bantuan Sosial yang masih 0 %, serta
  8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (068), khususnya penyerapan Belanja Modal yang masih 0%.

Apabila dirinci secara total per jenis belanja, persentase penyerapan anggaran sampai dengan bulan Juni 2011 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Gambar 1.1

Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja

s.d. Bulan Juni 2011

(Triwulan II)

Sumber Data: Aplikasi Monev 2011 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa persentase total Realisasi Penyerapan Anggaran lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Belanja Barang sebesar 25,60 % berada sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 25 %. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal sudah mencapai 29,62 % jauh melebihi persentase rata-rata nasional 16 %. Namun demikian untuk persentase Belanja Bantuan Sosial sebesar 11,71 % ternyata masih di bawah rata-rata nasional sebesar 17 %.

Sedangkan persentase penyerapan anggaran per jenis belanja per bulan untuk TA 2011 adalah sebagaimana dalam Gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2

Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja

Per Bulan s.d. Juni 2011

(Triwulan II)

Sumber Data : Aplikasi Monev (diolah)


II. Analisis yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran

1. Analisis Penyebab Rendahnya Penyerapan melalui Kuesioner

Berdasarkan daftar satker dengan realisasi penyerapan rendah sesuai kriteria yang telah ditentukan pada Aplikasi Monev (sesuai Lampiran II), telah diberitahukan kepada satker untuk mengisi kuesioner baik melalui internet maupun secara manual. Dari sejumlah 128 satker (157 DIPA) dengan realisasi penyerapan Belanja Barang / Modal / Bantuan Sosial rendah, telah berhasil dikompilasi sebanyak 94 kuesioner atau sejumlah 73,44 % dari keseluruhan kuesioner yang tersebar.

Dari 94 kuesioner yang berhasil dikompilasi, didapat total 734 jumlah vote. Kategori permasalahan yang memperoleh jumlah votes terbanyak adalah Kategori 3 (Pengadaan Barang dan Jasa) sebanyak 365 votes atau 49,73 %. Kemudian diikuti dengan Kategori 1 (Perencanaan Anggaran/Sub Kategori Penganggaran) yang memperoleh 138 votes atau 18,80 % Distribusi jumlah votes per kategori permasalahan sebagaimana pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1a

Jumlah Votes per Kategori Permasalahan

(Total Votes = 734)

Sumber Data : Aplikasi Monev 2011 (diolah)

Kemudian apabila Kategori Pengadaan Barang dan Jasa yang memperoleh votes terbanyak tersebut dirinci lebih lanjut per Sub Kategori, dari sejumlah 10 Sub Kategori ternyata yang mendapat votes terbanyak adalah Sub Kategori Panitia Pengadaan (133 votes atau 36,64%), Sub Kategori Proses Lelang (87 votes atau 23,84 %) dan Sub Kategori Kegiatan Non Fisik dan Swakelola (33 votes atau 9,04 %). Hal tersebut sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 2.1b

Jumlah Votes per Sub Kategori

Pada Kategori Pengadaan Barang dan Jasa

(Total Sub Kategori = 10, Total Votes = 365)

 

Sumber Data : Aplikasi Monev 2011 (diolah)

Data rincian masalah selengkapnya (20 terbanyak) yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran sebagai hasil kuesioner adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III.


2. Analisis Penyebab Rendahnya Penyerapan Lainnya

Telah dilakukan Analisis Penyebab Rendahnya Penyerapan selain melalui kuesioner, yaitu berupa

  1. Penyelenggaraan Survei (penyebaran kuesioner) yang dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 April 2011, sebagaimana telah dilaporkan dengan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor S-411/WPB.27/BD.0202/2011 tanggal 5 April 2011 hal Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan I TA 2011
  2. Inventarisasi permasalahan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan penyerapan anggaran Belanja Barang, Belanja Modal maupun Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 30 April 2011 masih 0 %. Adapun beberapa permaalahan yang dapat diinventarisasi antara lain sebagai berikut :

a. Untuk Belanja Bantuan Sosial masih dalam proses seleksi penerima bantuan maupun verifikasi kelengkapan administrasi penerima bantuan

b. Untuk Belanja Modal masih dalam tahapan pelelangan

c. Untuk belanja yang bersumber dari dana PNBP terpusat masih menunggu Ketetapan Maksimal Pencairan Dana, sedangkan untuk Satker dengan sumber dana tidak terpusat bergantung kepada penerimaan PNBP masing-masing satker tersebut yang masih rendah

d. Terdapat pergantian pejabat perbendaharaan, terutama pada satker-satker DK/TP/UB

e. Terdapat surat penundaan pencairan dana dari Eselon I K/L bersangkutan ataupun dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, misalnya untuk satker-satker Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian, satker-satker Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

f. Terdapat permasalahan teknis pada satker-satker pelaksana PNPM Mandiri, antara lain : Pemerintah Daerah belum/tidak dapat menyediakan dana cosharing 20 %, pemblokiran dana BLN yang baru dicabut pada akhir April 2011, maish dalam tahap seleksi penerima Bantuan Sosial, dan sebagainya

g. POK terlambat ditetapkan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diinstruksikan kepada para Kepala KPPN untuk melakukan koordinasi dengan satker-satker terkait. Hal ini telah dilaporkan dengan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawei Tenggara Nomor S-657/WPB.27/BD.0202/2011 tanggal 30 Mei 2011 hal Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran TA 2011


3. Analisis Tren Realisasi

Untuk memperkuat alasan penyebab rendahnya penyerapan satker, dilakukan analisis tren realisasi. Berdasarkan data realisasi tahun-tahun sebelumnya, Dari sejumlah 128 satker (157 DIPA) dengan realisasi penyerapan Belanja Barang, Belanja Modal dan/atau Belanja Bantuan Sosial rendah, terdapat :

a. Sejumlah 15 DIPA atau 9,5 % yang penyerapan anggarannya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya;

b. Sejumlah 69 DIPA atau 43,9 % yang penyerapan anggarannya lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya;

c. Sejumlah 64 DIPA atau 40,8 % yang penyerapan anggarannya relative sama dibanding tahun-tahun sebelumnya;

d. Sejumlah 9 DIPA tidak dapat diidentifikasi karena data tidak tersedia/error


III. Kompilasi Hasil Analisis Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil ketiga analisis penyerapan anggaran yang telah dilakukan, telah berhasil diidentifikasi permasalahan penyebab rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi pada satker-satker yang penyerapan anggarannya masih rendah.

Sesuai dengan permasalahan penyerapan anggaran yang teridentifikasi, 10 permasalahan yang dominan terjadi adalah :

1. Untuk Belanja Modal masih dalam tahapan pelelangan

2. Jumlah SDM pelaksana pengadaan yang bersertifikat tidak memadai

3. Keterbatasan pejabat pengadaan barang/jasa yang bersertifikat

4. DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan ataupun salah penentuan akun

5. Pergantian pejabat perbendaharaan ataupun SK pengankatan pejabat perbendaharaan yang terlambat ditetapkan, terutama pada satker-satker DK/TP/UB

6.  Untuk Belanja Bantuan Sosial masih dalam proses seleksi penerima bantuan maupun verifikasi kelengkapan administrasi penerima bantuan

7. Untuk belanja yang bersumber dari dana PNBP terpusat masih menunggu Ketetapan Maksimal Pencairan Dana, sedangkan untuk Satker dengan sumber dana tidak terpusat bergantung kepada penerimaan PNBP masing-masing satker tersebut yang masih rendah

8. Terdapat surat penundaan pencairan dana dari Eselon I K/L bersangkutan ataupun dari Direktur Jenderal Perbendaharaan

9. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) terlambat ditetapkan

10. Kesalahan SPM karena kurang memenuhi syarat


IV. Tindak Lanjut Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran

Berdasarkan permasalahan rendahnya penyerapan anggaran yang diidentifikasi dan disimpulkan, dilakukan langkah-langkah tindak lanjut.

1. Langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi yang telah dilakukan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Yang Telah Dilakukan


No

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

5.

Inventarisasi permasalahan dan koordinasi masing-masing KPPN dengan Satker terkait

Sosialisasi Tim Monev terhadap satker-satker wilayah pembayaran KPPN Raha

Sosialisasi Tim Monev terhadap satker-satker wilayah pembayaran KPPN Bau-Bau

Sosialisasi Tim Monev terhadap satker-satker wilayah pembayaran KPPN Kolaka

Sosialisasi Tim Monev terhadap satker-satker wilayah pembayaran KPPN Kendari

Minggu ke-1 Mei 2011

 

 

20 Juni 2011

 

 

21 Juni 2011

 

 

23 Juni 2011

 

 

23 Juni 2011

2. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2

Langkah-Langkah Percepatan Penyerapan

Yang Akan Dilakukan

No

Langkah-Langkah Yang Akan Dilakukan

Rencana Waktu Pelaksanaan

1.

 

 

2.

 

3.

Mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Satker-satker dengan penyerapan Belanja Barang / Modal / Bantuan Sosial yang masih rendah

Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk Satker-satker penerima anggaran DK/TP/UB

Mengadakan sosialisasi bersama-sama Tim Monev KPPN kepada Satker-satker dengan penyerapan anggaran yang masih rendah

Minggu III Juli 2011 s.d. Minggu I Agustus 2011

 

Minggu I – III Agustus 2011

 

Minggu III/IV September 2011

3. Hasil yang telah dicapai sehubungan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3

Hasil Yang Telah Dicapai

No

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil Yang Telah Dicapai

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

Inventarisasi permasalahan dan koordinasi masing-masing KPPN dengan Satker terkait

Sosialisasi Tim Monev terhadap satker-satker wilayah pembayaran KPPN Raha

Sosialisasi Tim Monev terhadap satker-satker wilayah pembayaran KPPN Bau-Bau

Sosialisasi Tim Monev terhadap satker-satker wilayah pembayaran KPPN Kolaka

Sosialisasi Tim Monev terhadap satker-satker wilayah pembayaran KPPN Kendari

Teridentifikasinya permasalahan satker yang penyerapan anggarannya masih rendah

Peningkatan penyerapan anggaran dari 15,22 % per 30 April 2011, menjadi 28,03 % per 30 Juni 2011.

Dengan pelaksanaan monev TA 2011, sampai dengan saat ini 69 DIPA (43,9 %) penyerapannya relatif lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, 64 DIPA (40,8 %) penyerapannya relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dan hanya 15 DIPA (9,5 %) penyerapannya lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya

Dilakukan pengisian Kuesioner Penyerapan Anggaran Triwulan II

V. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

1) Kondisi penyerapan satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tanggal 8 Juli 2011 adalah 30,83 %.

2) Jumlah satker/DIPA dengan realisasi penyerapan anggaran rendah adalah sebanyak 157 satker/DIPA atau 30,25 % dari jumlah keseluruhan satker/DIPA.

3) Permasalahan penyerapan yang dominan terjadi adalah :

a. Untuk Belanja Modal masih dalam tahapan pelelangan

b. Jumlah SDM pelaksana pengadaan yang bersertifikat tidak memadai

c. Keterbatasan pejabat  pengadaan barang/jasa yang  bersertifikat

d. DIPA perlu direvisi karena tidak sesuai kebutuhan ataupun salah penentuan akun

e. Pergantian pejabat perbendaharaan ataupun SK pengankatan pejabat perbendaharaan yang terlambat ditetapkan, terutama pada satker-satker DK/TP/UB

f. Untuk Belanja Bantuan Sosial masih dalam proses seleksi penerima bantuan maupun verifikasi kelengkapan administrasi penerima bantuan

g. Untuk belanja yang bersumber dari dana PNBP terpusat masih menunggu Ketetapan Maksimal Pencairan Dana, sedangkan untuk Satker dengan sumber dana tidak terpusat bergantung kepada penerimaan PNBP masing-masing satker tersebut yang masih rendah

h. Terdapat surat penundaan pencairan dana dari Eselon I K/L bersangkutan ataupun dari Direktur Jenderal Perbendaharaan

i. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) terlambat ditetapkan

j. Kesalahan SPM karena kurang memenuhi syara

4) Telah dilakukan langkah-langkah untuk percepatan penyerapan anggaran sebagai berikut :

a. Inventarirasi permasalahan dan koordinasi masing-masing KPPN dengan satker terkait

b. Sosialisasi Tim Monev terhadap satker-satker wilayah pembayaran masing-masing KPPN :

- KPPN Raha, dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 di Raha

- KPPN Bau-Bau, tanggal 21 Juni 2011 di Bau-Bau

- KPPN Kolaka ,tanggal 23 Juni 2011 di Kolaka

- KPPN Kendari, tanggal 23 Juni 2011 di Kendari

5) Hasil dari langkah-langkah tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut :

a. Teridentifikasinya permasalahan satker yang penyerapan anggarannya masih rendah

b. Peningkatan penyerapan anggaran dari 15,22 % per 30 April 2011, menjadi 28,03 % per 30 Juni 2011

c. Dengan pelaksanaan monev TA 2011, 69 DIPA (43,9 %) penyerapannya relatif lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, 64 DIPA (40,8 %) penyerapannya relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dan hanya 15 DIPA (9,5 %) penyerapannya lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya

d.  Dilakukan pengisian Kuesioner Penyerapan Anggaran Triwulan II

6) Sehubungan dengan hasil pelaksanaan percepatan anggaran yang telah dilakukan tersebut, akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut berupa :

a. Mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Satker-satker dengan penyerapan Belanja Barang / Modal / Bantuan Sosial yang masih rendah

b. Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk Satker-satker penerima anggaran DK/TP/UB

c.  Mengadakan sosialisasi bersama-sama Tim Monev KPPN kepada Satker-satker dengan penyerapan anggaran yang masih rendah

2. Saran

1. Saran perbaikan Proses Bisnis Monev Penyerapan Anggaran

a. Perlu ditetapkan Tim Monev tingkat wilayah pada masing-masing satker K/L (Korrdinator Wilayah) sebagai mitra kerja Tim Monev Kanwil Ditjen Perbendaharaan

b. Permasalahan yang paling banyak muncul adalah masalah proses pengadaan barang dan jasa. Untuk itu koordinasi dengan LKPP perlu ditingkatkan (misalnya untuk menyelenggarakan bimtek/diklat bagi pejabat pengadaan), akan tetapi hal ini terkendala masalah dana.

c. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-28/PB/2011, hanya satker yang mempunyai penyerapan anggaran rendah yang diharuskan mengisi kuesioner, namun karena Aplikasi Web Monev 2011 yang bersifat terbuka (dapat diakses oleh seluruh satker), maka satker yang mempunyai penyerapan anggaran tinggi atas inisiatif sendiri juga dapat melakukan pengisian kuesioner. Berdasarkan hal tersebut kiranya batasan pengisian kuesioner oleh satker dapat diperjelas.

2. Saran perbaikan Aplikasi Web Monev 2011

a. Dalam Aplikasi Web Monev, Sub Menu Monev 2011, data penyerapan angaran dapat dimunculkan hingga ke tingkat masing-masing DIPA ( satu kode satker dapat menerima lebih dari satu DIPA), akan tetapi dalam Sub Menu Kuesioner, hanya sampai pada tingkat satker. Kiranya dalam pengisian kuesioner dapat lebih terperinci lagi sampai pada tingkat DIPA, mengingat satu satker yang memiliki beberapa DIPA biasanya mempunyai permasalahan yang berbeda-beda pula untuk masing-masing DIPA-nya.

b. Akurasi data Analisis Trend (3 Tahun Anggaran) perlu ditingkatkan, misalnya data untuk Kemdiknas belum ada, data realisasi beberapa satker TA 2010 melebihi 100 %. Selain itu sulit untuk melakukan analisis trend penyerapan anggaran secara total.

Terakhir Diupdate (Rabu, 27 Juli 2011 02:50)

 

Add comment


Security code
Refresh

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS